TRANS BERITA - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengungkapkan, wacana pemindahan ibu kota sudah lama muncul. Namun, belum ada keberanian politik untuk melakukannya.
"Karena itu, perlu keberanian politik untuk merealisasikan wacana tersebut," kata Baidowi melalui pesan singkat, Rabu (12/4/2017).
"Karena itu, perlu keberanian politik untuk merealisasikan wacana tersebut," kata Baidowi melalui pesan singkat, Rabu (12/4/2017).
Baidowi mengatakan, salah satu alasan yang mengemuka ibu kota harus pindah, karena Jakarta sudah sangat macet dan tidak aman dari bencana banjir. Hal ini dirasa sudah tidak cocok lagi Jakarta mengemban predikat ibu kota sekaligus pusat pemerintahan.
"Ketiga hal tersebut menjadi faktor penghambat tersendiri. Terkait macet setiap hari, sudah banyak kerugian akibat pemborosan BBM dan juga kerugian waktu. Jika banjir menerjang Jakarta, maka kerugian materiil semakin bertambah," tutur Wasekjen PPP itu.
Oleh karenanya, Baidowi menuturkan Jakarta dapat diposisikan sebagai kota perdagangan dan jasa saja. Baidowi mengatakan, pemerintah dapat menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan ketika ibu kota negara pindah, ataupun perpindahan pusat pemerintahan.
"Tinggal pilih beberapa alternatif untuk dibuat kalkulasi dan dibandingkan dengan biaya yang harus keluar jika ibu kota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta," ujar Baidowi.
Menurut Baidowi, pemerintah dapat membandingkan dengan negara lain yang telah memindahkan ibu kota.
"Selanjutnya, jika sudah positif tinggal menyiapkan payung hukum serta persiapan sarana dan prasarana," ucap Baidowi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kajian pemindahan ibu kota baru akan selesai pada 2019 mendatang.
"2019 mungkin penetapannya saja," cetus Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Bambang menuturkan, ada beberapa opsi daerah yang memungkinkan untuk dijadikan ibu kota.
Namun, kata Bambang, opsi yang paling memungkinkan adalah Pulau Kalimantan, lantaran tidak memiliki kerawanan gempa. (tribunnews.com)
"Ketiga hal tersebut menjadi faktor penghambat tersendiri. Terkait macet setiap hari, sudah banyak kerugian akibat pemborosan BBM dan juga kerugian waktu. Jika banjir menerjang Jakarta, maka kerugian materiil semakin bertambah," tutur Wasekjen PPP itu.
Oleh karenanya, Baidowi menuturkan Jakarta dapat diposisikan sebagai kota perdagangan dan jasa saja. Baidowi mengatakan, pemerintah dapat menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan ketika ibu kota negara pindah, ataupun perpindahan pusat pemerintahan.
"Tinggal pilih beberapa alternatif untuk dibuat kalkulasi dan dibandingkan dengan biaya yang harus keluar jika ibu kota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta," ujar Baidowi.
Menurut Baidowi, pemerintah dapat membandingkan dengan negara lain yang telah memindahkan ibu kota.
"Selanjutnya, jika sudah positif tinggal menyiapkan payung hukum serta persiapan sarana dan prasarana," ucap Baidowi.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kajian pemindahan ibu kota baru akan selesai pada 2019 mendatang.
"2019 mungkin penetapannya saja," cetus Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Bambang menuturkan, ada beberapa opsi daerah yang memungkinkan untuk dijadikan ibu kota.
Namun, kata Bambang, opsi yang paling memungkinkan adalah Pulau Kalimantan, lantaran tidak memiliki kerawanan gempa. (tribunnews.com)
Demikian terimakasih atas partisipasi dan kunjungan anda
0 Response to "Komisi II DPR: Politik untuk Merealisasikan Pemindahan Ibu Kota Akan Selesai 2019"
Posting Komentar