Wiranto tegaskan pembelian senjata oleh BIN tak perlu persetujuan Presiden dan Mabes TNI, melainkan Polri

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah adanya lembaga di luar TNI dan Polri yang memesan 5.000 pucuk senjata dari luar negeri. 

Wiranto menjelaskan yang terjadi sesungguhnya ialah adanya pembelian 500 senjata buatan Pindad untuk sekolah intelijen oleh BIN. Pembelian 500 senjata ini, kata Wiranto, tak perlu izin atau kebijakan dari Presiden.

 

"Prosedur pembelian senjata pada jenis seperti ini secara spesifik tidak perlu kebijakan Presiden secara khusus. Tidak perlu libatkan Presiden," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (24/9) sore.

Dia mengatakan, senjata yang dibeli untuk keperluan sekolah intelijen ini juga bukan standar TNI dan izinnya tidak melalui Mabes TNI melainkan Polri.

"Oleh karena itu kalau ada isu bahwa pembelian senjata ini atas persetujuan Presiden dan sebagainya saya kira tidak," tambahnya.

Dia membantah asumsi publik yang mengatakan bahwa isu pembelian senjata dilakukan kelompok tertentu yang dapat mengganggu keamanan nasional. Wiranto juga meminta publik tak memperpanjang polemik tersebut. Selain itu dia meminta agar isu ini tak dipolitisir.

"Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak akan dikhawatirkan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang akan membeli senjata sampai 5 ribu pucuk untuk hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional. Tidak sama sekali," tegasnya. (merdeka.com)